Sejak berlakunya PER-7/PJ/2025, sistem perpajakan Indonesia memasuki era baru dengan penerapan Nomor Identitas Perpajakan (NIP) sebagai standar utama administrasi perpajakan.
Bagi pelaku usaha, individu, maupun badan hukum, memahami apa itu NIP itu wajib, ya!
Karena nomor ini kini menjadi dasar berbagai layanan perpajakan digital.
Tapi, apa sebenarnya NIP dalam konteks perpajakan? Apakah ini pengganti NPWP? Dan bagaimana cara kerjanya dalam sistem DJP?
Kita akan bahas di artikel ini!
Apa Itu NIP (Nomor Identitas Perpajakan)?
NIP atau Nomor Identitas Perpajakan adalah nomor resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai identitas perpajakan wajib pajak.
Berdasarkan PER-7/PJ/2025, NIP dibedakan menjadi dua bentuk:
1. Untuk orang pribadi yang berstatus Penduduk, NIP-nya adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jadi, NIK sekarang berfungsi juga sebagai identitas pajak.
2. Untuk orang pribadi non-Penduduk dan Badan (seperti PT, CV, yayasan, dll.), digunakan nomor khusus dengan format 16 digit.
NIP ini tidak perlu diajukan secara manual.
Sistem DJP bisa otomatis menerbitkan NIP selama data yang dibutuhkan sudah tervalidasi dan belum pernah diaktifkan sebelumnya sebagai NPWP.
Fungsi dan Kegunaan NIP dalam Sistem Perpajakan
NIP adalah identitas resmi yang digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan di Indonesia.
Fungsinya mencakup banyak hal penting, seperti:
– Membuat akun di DJP Online
Untuk bisa akses layanan perpajakan digital, NIP jadi syarat utama saat mendaftar.
– Penyetoran dan pelaporan pajak
Mulai dari e-Bupot, e-Faktur, hingga SPT tahunan. Semuanya terhubung ke NIP kamu.
– Dicantumkan dalam Faktur Pajak
Supaya transaksi pajak bisa tercatat dan dilaporkan dengan benar.
– Pengajuan pembebasan PPN atau PPN & PPnBM
Misalnya, saat pengusaha mengajukan fasilitas tertentu.
– Pengurusan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Termasuk SKB PPh untuk proyek-proyek tertentu.
– Pengajuan restitusi atau pengembalian pajak
Kalau kamu merasa bayar pajak lebih, prosesnya akan pakai NIP.
– Proses penagihan atau administrasi perpajakan lainnya
Mulai dari surat teguran hingga pemeriksaan, semuanya berpatokan pada NIP.
Perbedaan NIP dan NPWP
Terus, apa dong bedanya NIP dengan NPWP?
| Aspek | NIP (Nomor Identitas Perpajakan) | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) |
| Bentuk | NIK (untuk penduduk), atau 16 digit dari DJP | 15 digit numerik khusus |
| Diperoleh dari | Validasi sistem DJP secara otomatis atau permohonan | Permohonan atau penetapan secara jabatan |
| Untuk siapa | Semua pihak yang akan melakukan aktivitas perpajakan | Wajib pajak aktif (orang pribadi atau badan) |
| Fungsi utama | Identitas administratif perpajakan awal | Identitas untuk pelaporan dan kewajiban perpajakan |
| Status hukum | Dapat digunakan langsung jika tervalidasi oleh sistem | Perlu aktivasi resmi setelah pendaftaran |
Apakah NIP Menggantikan NPWP?
Jawabannya: tidak sepenuhnya.
NIP memang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya integrasi sistem administrasi perpajakan, terutama untuk mempermudah pendataan awal.
Jadi, NIP bisa dianggap sebagai bentuk awal atau identitas sementara sebelum seseorang atau badan resmi mengaktivasi NPWP.
Namun, untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara lengkap (seperti melapor SPT Tahunan, mengajukan restitusi, atau membuat faktur pajak) kamu tetap perlu NPWP yang sudah diaktivasi.
NIP itu langkah awal. Tapi NPWP tetap identitas utama untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara penuh.
Cara Mendapatkan NIP
Ada beberapa cara yang bisa kamu praktekkan untuk mendapatkan NIP. Apa aja?
1. Kalau kamu penduduk (WNI):
NIK kamu bisa langsung berfungsi sebagai NIP, asalkan sudah tervalidasi di sistem DJP.
Jadi, gak perlu daftar ulang! Sistem akan otomatis mengenalinya sebagai identitas perpajakan.
2. Kalau kamu badan usaha atau non-penduduk:
Kamu akan mendapatkan NIP dalam format 16 digit, biasanya saat mendaftarkan data ke DJP atau melalui proses pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain.
3. Kalau butuh aktivasi sebagai NPWP:
NIP yang sudah tervalidasi bisa kamu tingkatkan statusnya menjadi NPWP. Prosesnya bisa lewat permohonan langsung atau ditetapkan oleh DJP secara jabatan (otomatis oleh sistem jika memenuhi syarat).
Selama data kamu valid di sistem DJP, kamu gak harus repot daftar dari awal.
Tapi kalau udah mulai punya kewajiban pajak, pastikan status NIP-mu sudah diaktivasi sebagai NPWP, ya!
Baca Juga: Alasan Laporan Keuangan Wajib Saat Lapor SPT Tahunan Badan
Kesimpulan
Dengan adanya NIP, DJP memperkuat fondasi sistem perpajakan berbasis data terintegrasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Tidak perlu lagi proses rumit untuk mendapatkan NPWP di tahap awal, cukup dengan validasi NIK aja! Aktivitas perpajakan bisa langsung berjalan.
Masih bingung tentang aktivasi NIP atau pengurusan NPWP untuk bisnismu?
Tim ahli pajak Noslip siap bantu mengelola perpajakan bisnis secara legal, efisien, dan tuntas. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis, ya!
