Dalam setiap kontrak bisnis atau proyek, ada banyak hal yang perlu dipahami agar proses berjalan lancar, salah satunya adalah termin.
Apa sih itu termin, bagaimana cara kerjanya dalam kontrak, dan apa hubungannya dengan faktur pajak?
Yuk, kita kupas tuntas di artikel ini!
Apa Itu Termin dalam Kontrak?
Dalam konteks kontrak bisnis atau proyek jangka panjang, termin adalah pembayaran bertahap yang dilakukan berdasarkan progres atau pencapaian tahapan pekerjaan tertentu.
Dengan kata lain, pembayaran ini tidak dilakukan sekaligus di awal, melainkan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang sudah selesai.
Misalnya, dalam proyek pembangunan, pembayaran dilakukan setiap kali bagian tertentu dari pekerjaan telah selesai, seperti fondasi, struktur, atap, dan lain-lain.
Dengan sistem ini, pihak yang menerima jasa atau barang dapat memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah tercapai.
Jadi, bukan hanya berdasarkan kesepakatan awal aja, ya!
Kapan Termin Digunakan dalam Kontrak Proyek?
Termin banyak digunakan dalam berbagai jenis proyek atau kontrak, antara lain:
Proyek Konstruksi
Misalnya, dalam proyek konstruksi seperti pembangunan gedung atau rumah, pembayaran dilakukan setelah setiap tahapan pekerjaan selesai.
Jadi, kamu nggak perlu bayar seluruh biaya di depan, melainkan sesuai dengan progres yang tercapai.
Dengan begitu, kedua pihak—baik kontraktor maupun klien—sama-sama merasa lebih aman, ya!
Kontraktor dapat memastikan arus kas tetap berjalan, dan klien hanya bayar sesuai dengan apa yang sudah selesai dikerjakan.
Kontrak Termin dalam Jasa Konsultan dan Profesional
Dalam proyek yang melibatkan jasa konsultan atau pekerjaan profesional lainnya, seperti penelitian, desain, atau konsultasi, pembayaran juga bisa dilakukan dengan sistem termin.
Proyek Pengembangan Teknologi
Nah, kalau kamu bekerja di bidang teknologi, misalnya proyek pengembangan software atau aplikasi, kamu juga akan sering pakai sistem termin.
Pembayaran dalam pengembangan teknologi ini biasanya dilakukan setelah beberapa milestone tercapai, ya!
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah, sistem termin juga banyak diterapkan.
Misalnya, kalau ada proyek pengadaan barang atau infrastruktur, pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan pengiriman atau pelaksanaan kontrak.
Ciri-ciri Sistem Termin dalam Kontrak
Apa sih yang membedakan termin dengan metode pembayaran lainnya?
Berikut beberapa ciri khas dari sistem termin:
1. Pembayaran Berdasarkan Progres
Pembayaran dilakukan sesuai dengan apa yang sudah selesai dikerjakan.
Jadi, kamu cuma bayar saat progres tercapai, nggak perlu bayar di awal kalau pekerjaan belum kelar.
2. Kontrol Mutu
Karena pembayaran bertahap, kualitas pekerjaan bisa lebih terjaga. Setiap tahap diselesaikan dulu sebelum lanjut ke pembayaran berikutnya.
3. Cash Flow yang Seimbang
Dengan sistem ini, cash flow tetap seimbang.
Penyedia jasa dapat pembayaran sesuai progres, dan klien nggak merasa dirugikan karena bayar hanya saat pekerjaan sesuai harapan.
Dengan sistem ini, proyek bisa berjalan lebih terkontrol, dan kedua belah pihak bisa memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan sudah selesai sesuai harapan.
Termin vs Uang Muka: Apa Bedanya?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mengetahui perbedaan antara termin dan uang muka.
Keduanya berhubungan dengan pembayaran, namun ada perbedaan penting yang perlu dipahami:
| Aspek | Termin | Uang Muka |
| Waktu Pembayaran | Setelah progres pekerjaan tercapai | Sebelum pekerjaan dimulai |
| Kaitan dengan Proyek | Terkait langsung dengan progres atau milestone tertentu | Tidak tergantung pada capaian kerja |
| Tujuan | Pembayaran berdasarkan pencapaian tertentu dalam proyek | Dana awal untuk memulai pekerjaan |
| Status Pajak | Faktur pajak dikeluarkan setelah progres tercapai | Faktur pajak dikeluarkan di awal, sebelum pekerjaan dimulai |
Jadi, termin lebih menekankan pada pencapaian tertentu dalam pekerjaan yang sudah dilakukan.
Sedangkan uang muka adalah pembayaran awal untuk memulai pekerjaan, yang tidak tergantung pada progres.
Kapan Faktur Pajak Termin Harus Diterbitkan?
Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, seperti PER-03/PJ/2022 dan SE-3/PJ/2024, faktur pajak termin harus diterbitkan dalam beberapa kondisi berikut:
- Setelah Penyerahan Barang atau Jasa Secara Bertahap: Begitu progres pekerjaan tercapai dan pembayaran termin diterima, faktur pajak harus diterbitkan.
- Setiap Kali Pembayaran Termin Diterima: Faktur pajak harus dikeluarkan setiap kali pembayaran diterima sesuai dengan progres pekerjaan yang tercapai.
- Saat Penagihan atau Serah Terima Pekerjaan: Ketika proyek memasuki tahap penagihan atau serah terima, faktur pajak juga wajib diterbitkan.
Cara Mengisi Faktur Pajak Termin
Saat menerbitkan faktur pajak termin, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Berikut ini adalah cara mengisi faktur pajak termin:
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP): DPP adalah nilai pembayaran termin yang diterima setelah dikurangi dengan potongan harga dan uang muka (jika ada).
- PPN: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung sebesar 11% dari DPP yang sudah dihitung.
- Konversi Mata Uang: Jika pembayaran dilakukan dalam mata uang asing, maka nilai DPP dan PPN harus dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada saat faktur diterbitkan.
- Jumlah Harga Jual: Diisi dengan nilai total pembayaran termin yang diterima.
- Potongan Harga & Uang Muka: Jika ada potongan harga atau uang muka yang diterima, maka hal ini harus dimasukkan dalam faktur pajak untuk mendapatkan DPP yang tepat.
Penting diingat, faktur pajak untuk termin harus diterbitkan setiap kali pembayaran termin diterima.
Nah, kalau ada 5 termin, maka akan ada 5 faktur pajak yang diterbitkan.
Contoh Penerapan Termin dan Faktur Pajaknya
Untuk lebih memahami bagaimana termin dan faktur pajak diterapkan, berikut ini adalah dua contoh kasus penerapan dalam proyek konstruksi dan jasa konsultan.
Kasus 1: Proyek Konstruksi
Misalkan ada proyek pembangunan rumah senilai Rp 2 miliar yang dibayar dalam 4 termin:
- Termin 1 (30%): Setelah fondasi selesai → Faktur Termin I: Rp 600 juta
- Termin 2 (30%): Setelah struktur atap selesai → Faktur Termin II: Rp 600 juta
- Termin 3 (30%): Setelah finishing selesai → Faktur Termin III: Rp 600 juta
- Termin 4 (10%): Setelah serah terima → Faktur Termin IV: Rp 200 juta
Setiap kali pembayaran termin dilakukan, penyedia jasa atau barang akan menerbitkan faktur pajak sesuai dengan jumlah yang diterima pada setiap tahapan tersebut.
Kasus 2: Jasa Konsultan
Misalkan ada kontrak jasa riset senilai Rp 400 juta yang dibayar dalam 2 termin:
- Termin 1: Setelah laporan awal diserahkan → Faktur Pajak I: Rp 200 juta
- Termin 2: Setelah laporan akhir diserahkan → Faktur Pajak II: Rp 200 juta
Setiap kali pembayaran termin diterima, faktur pajak dikeluarkan sesuai dengan nilai yang dibayarkan.
Kesimpulan
Termin adalah bentuk pembayaran bertahap yang dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dalam sebuah kontrak atau proyek.
Sistem pembayaran ini memberikan keuntungan karena kedua belah pihak dapat memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil kerja yang telah dicapai.
Selain itu, penting untuk memahami bahwa dalam sistem perpajakan, faktur pajak termin harus diterbitkan setiap kali pembayaran diterima, sebagai bukti pemungutan PPN atas penyerahan barang atau jasa secara bertahap.
Kalau mau konsultasi soal perpajakan, bisa ke NoSlip aja!
