CV (Commanditaire Vennootschap) adalah salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh pengusaha kecil hingga menengah di Indonesia.
Banyak pebisnis yang pilih mendirikan CV karena strukturnya lebih fleksibel dan proses pendiriannya yang mudah.
Namun, meskipun CV dianggap lebih sederhana dibandingkan bentuk usaha lain, CV tetap memiliki kewajiban pajak yang harus dipatuhi.
Lalu, apa saja pajak yang harus dibayar oleh CV?
Artikel ini akan membahas tentang jenis pajak yang harus pendiri CV bayar dan pertanyaan lain yang umum ditanyakan.
Jenis Pajak yang Harus Dibayar CV
Sebagai salah satu bentuk dari bisnis, CV memiliki beberapa kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan agar tetap taat hukum dan menghindari sanksi, diantaranya:
1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan
CV wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnisnya.
Tarif PPh Badan saat ini adalah 22% dari laba bersih, tapi jika CV memiliki omzet di bawah batas tertentu, pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak.
Untuk perhitungannya, CV harus mencatat pendapatan serta biaya operasional seperti gaji, sewa, dan pengeluaran lainnya yang sah untuk mengurangi pajak.
Perlu memastikan bahwa semua biaya operasional yang dicatat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.
Jika pembukuan tidak lengkap atau pengeluaran tidak tercatat dengan benar, maka beban pajak yang harus dibayar bisa lebih tinggi dari yang seharusnya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jika menjual produk atau jasa yang dikenakan pajak, CV wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumennya.
Saat ini tarif PPN yang berlaku adalah 11%, nah CV yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan dan menyetorkan PPN yang dipungut.
Namun, PPN yang telah dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa (PPN Masukan) bisa dikurangkan dari PPN yang dipungut dari konsumen (PPN Keluaran).
CV hanya perlu menyetorkan selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan kepada negara.
Proses ini membantu meringankan beban pajak CV, karena PPN yang sudah dibayarkan untuk operasional dapat diakui sebagai pengurang kewajiban pajak.
3. Pajak Daerah
Selain pajak yang diatur pemerintah pusat, CV juga dapat dikenakan pajak daerah, tergantung di mana CV beroperasi dan jenis usaha yang dijalankan.
Contoh pajak daerah meliputi Pajak Reklame, Pajak Restoran, atau Pajak Parkir.
Oleh karena itu, penting bagi CV untuk berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait peraturan setempat.
Pajak daerah ini bervariasi di setiap wilayah dan sering kali disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan, sehingga peraturan bisa berbeda.
Dengan memahami ketentuan pajak daerah, CV dapat memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakannya terpenuhi dan terhindar dari potensi sanksi atau denda.
Prive di CV Dikenakan Pajak?
Prive adalah penarikan dana yang dilakukan oleh sekutu dari keuntungan CV untuk keperluan pribadi.
Secara umum, prive tidak dikenakan pajak karena keuntungan CV sudah dikenai PPh Badan.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a. Prive Bukan Pengurang Pajak
Dana yang diambil sebagai prive tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak CV.
Jadi, meskipun sekutu menarik keuntungan, ini tidak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh CV.
b. Pelaporan Prive
Meskipun prive tidak dikenakan pajak, CV tetap harus melaporkannya dalam laporan keuangan.
Ini untuk menjaga transparansi keuangan dan menghindari potensi masalah dengan otoritas pajak.
c. Prive dan Pemeriksaan Pajak
Jika prive dianggap terlalu besar atau tidak sesuai dengan kinerja finansial CV, hal ini bisa memicu pemeriksaan pajak.
Oleh karena itu, pengambilan prive sebaiknya disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh oleh CV.
d. Pajak Penghasilan Pribadi Sekutu
Sekutu yang menerima prive harus memperhatikan implikasinya terhadap pajak penghasilan pribadi.
Jika total penghasilan pribadi, termasuk dari sumber lain, melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sekutu mungkin perlu melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan.
Apa NPWP Diperlukan Dalam Menjalankan CV?
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak yang harus dimiliki oleh setiap entitas usaha, termasuk CV.
Tanpa NPWP, CV tidak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya secara legal.
Berikut beberapa alasan mengapa NPWP penting untuk CV:
– Legalitas Usaha
Ini merupakan syarat dasar untuk menjalankan usaha dengan legal di Indonesia karena NPWP adalah bukti bahwa CV terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak..
– Akses Layanan Pajak
CV yang memiliki NPWP dapat menggunakan layanan perpajakan seperti e-filing untuk pelaporan pajak secara online, yang tentunya memudahkan dalam mengurus kewajiban pajak.
– Menghindari Sanksi
CV yang tidak memiliki NPWP padahal sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dapat dikenai sanksi, baik berupa denda maupun pembekuan izin usaha.
– Mempermudah Transaksi Bisnis
Banyak transaksi bisnis, terutama dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah, mensyaratkan mitra bisnis untuk memiliki NPWP. Tanpa NPWP, CV bisa kehilangan banyak peluang bisnis.
Contoh Bentuk Perhitungan Pajak CV
Misalkan sebuah CV memiliki omzet Rp1 miliar dalam satu tahun, dengan biaya operasional sebesar Rp 700 juta.
Laba bersih yang dihasilkan adalah Rp 300 juta dan Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar adalah 22% dari laba bersih, yaitu Rp 66 juta.
Jika CV juga memiliki PPN yang harus disetor, misalnya dari selisih PPN Keluaran dan PPN Masukan sebesar Rp10 juta, maka total pajak yang dibayarkan oleh CV adalah Rp76 juta dalam satu tahun.
Kesimpulan
CV memang memiliki kewajiban perpajakan yang tidak bisa dihindari, mulai dari Pajak Penghasilan Badan, PPN, hingga pajak daerah tergantung jenis usahanya.
Selain itu, meskipun prive tidak dikenakan pajak secara langsung, pelaporan yang akurat tetap diperlukan untuk menjaga transparansi.
NPWP adalah komponen penting yang harus dimiliki CV untuk menjalankan usahanya dengan legal dan lancar.
Memahami dan memenuhi kewajiban pajak secara benar akan membantu CV berkembang tanpa masalah perpajakan di kemudian hari.
